Ketoprak yang Tidak Lagi Lucu

Waktu kunjungan terachir di Indonesia bulan Oktober 2012, saya sempat membaca sesuatu komentar di HARIAN KOMPAS, yang terus menarik perhatian saya. (Artikel tsb dapat dibaca dibawah.) Si pengarang adalah P.Frans Magnis-Suseno SJ, Pastor dan Professor (em.) dari Universitas Driyarkara di Jakarta, guru besar filsafat dan akhli budaya Jawa. Karangannya berkisar perihal peristiwa-peristiwa di tahun 1965/1966 yang dikenal antara kita dibawah perpendekan G-30-S/PKI“. ( Lihat di Wikipedia)

35490_252786791511153_1837723080_nKarangan tsb adalah sesuatu reaksi atas diskusi mengenai peristiwa tsb dan membuktikan, bahwa Indonesia sedang mulai mengingat, menyadari dan bertanya mengenai kebenaran terdirinya jaman „Orde Baru“ Presiden Suharto yang sebetulnya mulai dengan pembunuhan massal/pembantaian dan aksi-aksi pidana terhadap jutaan warga negara Indonesia . Kejadian itu seakan-akan menlanggar keras  HAM dan menuntut sebenarnya diadili. Sekurang-kurangnya diumumkan fakta2 tsb secara terus-terang di panggung politik. ( Mungkin diskusi berlatar-belakang  karena munjulnya sesuatu filem yang sejak bulan September 2012 – dapat ditoton juga di Indonesia. Judulnya: „Jagal“ (The Act of Killing)

HARIAN KOMPAS, SABTU, 6 OKTOBER 2012

Ketoprak yang Tidak Lagi Lucu

 Oleh FRANZ MAGNIS-SUSENO SJ

 Menurut para ahli, jumlah orang “PKI” dan “terlibat” yang dibunuh pada Oktober 1965 s/d Februari 1966 minimal setengah juta dan maksimal 3 juta orang. Angka terakhir disebut oleh Sarwo Edhie, Komandan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat yang berperan menumpas PKI kala itu.Kalaupun kita mengasumsikan angka korban terkecil (500.000 orang), pembunuhan itu masih termasuk empat pembantaian paling mengerikan yang pernah dilakukan umat manusia dalam bagian kedua abad ke-20. Yang pertama adalah kematian-kelaparan 30 juta orang atau lebih di China 1958-1961 akibat “kebijaksanaan” politik Mao Zedong. Kedua: pembunuh¬an 2 juta orang oleh rezim Pol Pot di Kamboja. Ketiga: pembunuhan 8OO.OOO orang Tutsi dalam aksi genosida di Rwanda.

Sempat muncul omongan pemerintah mau minta maaf. Namun, sekarang justru mereka yang dibunuh dan jutaan korban lain yang ditahan, disiksa, diperkosa, tanpa jelas apa kesalahan-nya, yang disuruh minta maaf lebih dahulu!

Peristiwa kelam

 Betul, saya sepakat bahwa komunisme adalah ideologi jahat dan PKI merupakan ancaman serius. Saya pun merasa lega ancaman PKI tidak ada lagi. Dalam peristiwa Madiun 1948 dikatakan bahwa para pemberontak yang dipimpin Muso membunuh sekitar 4.000 orang, banyak di antaranya ulama dan tokoh agama lokal. Bisa dimengerti bahwa ingatan terhadap peristiwa itu tidak padam. Jelas juga, saya mengalami dan turut merasakan, pada 1965 suasana begitu serius. Ada semacam perasaan “kami atau mereka”. Dalam udara, bau akan terjadi perang Bharatayudha begitu kuat. Semua itu menjadi latar belakang mengapa sesudah Gerakan 30 September bergerak, suatu pemecahan damai — yang didambakan Presiden Soekarno, jauh dari apa yang membara dalam masyarakat — sepertinya tidak mungkin.

 Mari kita urutkan lagi: Peris¬tiwa tahun 1948 korbannya 4.000 orang, kemudian antara 1948-1965 korban mati akibat keganasan PKI masih bisa dihitung dengan jari dua tangan, dan terakhir peristiwa 1965. Sepanjang 1965-1966 ada 500000 orang di¬bunuh, hampir 2 juta orang ditangkap (angka yang pernah disebutkan Sudomo, Panglima Ko-mando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) 1978-1988), dan ratusan ribu di¬tahan lebih dari 10 tahun tanpa pengadilan, sering dalam keadaan amat tidak manusiawi. Ini belum termasuk 10 juta orang yang distigmatisasi, dihancurkan identitasnya sebagai warga negara, dihina, dipersetan. Dan sekarang justru mereka yang harus mintak ma’af? Bagaimana itu?

 Perlu diperhatikan, pembu¬nuhan yang melibatkan masyarakat – biasanya ormas pemuda— terjadi tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga di Bali, Flores, Sumatera Utara, dan beberapa tempat lain. Artinya, pembunuhan itu bukan urusan satu golongan atau kelompok saja. Yang jelas, yang bertanggung jawab atas kejahatan itu adalah militer. Adalah tidak mungkin rakyat terlibat dalam pembunuhan tanpa mendapat petunjuk dan angin oleh militer.

Sekarang dikatakan bahwa pembunuhan dalam ukuran genosida itu perlu karena “kalau peristiwa itu tak terjadi, negara kita tak akan seperti sekarang”. Memang, pernyataan itu ada benarya. Tanpa Gerakan 30 September, Jenderal Soeharto tidak akan menjadi Presiden RI dan seluruh sistem Orde Baru tidak akan ada. Namun, mengatakan bahwa bangsa Indonesia hanya bisa selamat setelah membunuhi ratusan ribu warga dan mencelakakan puluhan juta lainnya, sungguh keterlaluan. Saya jadi ngeri. Siapa lagi yang lantas perlu dibunuh agar bangsa ini bisa lebih maju lagi?

 Omong kosong besar

 Tentu saja ada nonsense, omong kosong, besar dalam ucapan itu. Nonsense yang mudah dimengerti alasannya. Nonsense itu seenaknya mencampurkan tiga tahap pasca-G30S. Per¬tama, penumpasan pasukan yang terlibat dalam penculikan dalam pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta pada l Oktober 1965.Kedua, pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang PKI yang baru mulai tiga minggu kemudian di Jawa Tengah sesu¬dah Sarwo Edhie Wibowo sampai dengan pasukan RPKAD-nya.Tahap ketiga dimulai sesudah Soeharto pada 11 Maret mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Terjadilah penangkapan, penahanan dan penghancuran basis kehidupan besar-besaran (ingat fitnah kotor terhadap Gerwani) yang sepenuhnya terjadi pada Era Soeharto.

 Yang betul adalah, bahwa andaikata sesudah l Oktober 1965 PKI oleh militer dinyatakan, dibekukan, lalu semua kantor PKI ditutup/diduduki (sebagaimana memang terjadi), dan organisasi-organisasi yang dianggap berafiliasi dengan PKI dilarang, selesailah ancaman komunis. Tak perlu seorang pun dibunuh (kecuali yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 pantas dihukum sesuai peran mereka).

 Dengan mencampurkan tiga tahap di atas, seakan-akan kejahatan tahap kedua dan ketiga bisa dittutup-tutupi. Maka, yang kita saksikan sekarang bab ketoprak di pasar malam – tetapi tidak ada lucunya. Sungguh ini zaman edan, zaman kalabendu, dimana para korban disuruh minta ma’af hanya karena ingin sedikt keadilan.Tuhan ampunilah kita semua.

 FRANZ MAGNIS-SUSENO SJ

Guru Besar Emeritus STF Driyarkara

Nb. Buat generasi muda di Indonesia peristiwa tsb berupa sesuatu bab sejarah nasional, yang hanya dikenalinya secara pintas lalu, pun masih kurang suka dibicarakan, karena akibatnya masih dirasai sebagai ancaman kehidupan bersama. Dan memang masih sekarang ini – 15 tahun setelah kemunduran Suharto sebagai Presiden – ada rasa takut akan dilibatkan dengan PKI atau Komunisme. Dan memang sampai akhirat resim Suharto 1998 – kalau orangnya sudah dicap sebagai „ oknum terlibat “ otomatis terkenak diskriminasi sosial.

Mengenai hal itu saya ingin ceriterakan sesuatu pengalaman peribadi dulu: Bapak mertua (Alhm) kami, seorang warga negara Indonesia dari Lahewa, pulau Nias, waktu di tahun 1996 berencana untuk berkunjung kerumah kami di Jerman. Dan memang untuk perjalanan keluarnegeri diperlukannya sesuatu paspor. Tetapi dokumen tsb teringkar terus oleh pejabat Imigrasi di Sibolga dengan alasan, bahwa nama beliau terdapat di daftar orang yang „terlibat“ termasuk „Golongan C“. Bagaimana Bapak ini telah bisa “terlibat” dalam kejahatan „G-30S/PKI“??!

Waktu dulu di tahun 1953/1954 beliau selama setengah tahun  telah bekerja sebagai jurutulis di kantor buruh pelabuhan Lahewa dan secara otomatis menjadi anggota SOBSI, (Sentral Organisasi Buruh Se-Indonesia), yang kemudian hari sebahagian beraffiliasi erat dengan PKI. Tetapi 40 tahun kemudian tercatatnya nama beliau di daftar anggota SOBSI tahun 1953 sekarang menjadi alasan utk menolak haknya sebagai warga negara Indonesia utk mendapat paspor! Aduh! Memang seandainya beliau waktu itu bersedia utk membayar uang sogok sekian banyak … pasti ada jalan …. Tetapi beliau tidak mau dengan demikian…

Satu Tahun kemudian, 1997, beliau telah meninggal dengan tiba-tiba tanpa pernah dikunjungi anaknya dan cucunya di Jerman. Pun sayang tidak dialaminya lagi akhirat era Suharto dan akhirat daripada diskriminasi sosial atas cap „terlibat G-30/S“.  (KS)

Satu Tanggapan to “Ketoprak yang Tidak Lagi Lucu”

  1. […] meinem letzten Besuch in Indonesien im Oktober 2012 fand ich in der Tageszeitung KOMPAS einen bemerkenswerten Artikel, der unten in Übersetzung zu lesen ist. Überschrift: “Ein gar nicht mehr lustiges […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: